Kemenkumham Jateng Rakor Dengan Stakeholder Kabupaten Sukoharjo

Kemenkumham Jateng Hadiri Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

SUKOHARJO - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan didampingi pelakasana Bidang HAM hadiri Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Di Ruang Rapat Wijaya 2 Gedung Menara Wijaya Lantai 9 Setda Kabupaten Sukoharjo, Selasa (29/08/2023).

Baca juga: Lemkapi Minta Polri Tidak Lanjutkan Kasus Arteria Dahlan

Kegiatan di buka langsung oleh Sekda Kabupaten Sukoharjo, Widodo didampingi Assisten I Kabupaten Sukoharjo, Agustinus Sekda dalam sambutanya mengatakan Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan Terkait HAM.

"Pemahaman tentang HAM secara luas baik instansi pemerintah maupun masyarakat khususnya di kabupaten sukoharjo, " ungkapnya.

Baca juga: Jangan Ditiru, Kelakuan DK yang Gelapkan Mobil Rental, Berujung Penjara

Lanjutnya, Kabupaten Sukoharjo telah mengimplementasikan pemenuhan HAM baik hak sipil maupun ekososbud melalui program dan kegiatan.

Rakor dihadiri oleh stakeholder dari elemen masyarakat, perangkat desa dan instansi terkait di kabupaten Sukoharjo. Menghadirkan dua narasumber yaitu Analis Hukum Ahli Madya, Koordinator Bankum dan HAM Setda Prov. Jawa Tengah, ZRPTJ.Mulyono dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan. 

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Sebelum memandu kegiatan, Analis Hukum Ahli Madya, Dwi Wahyuni selaku moderator menyampaikan Rapat Koordinasi ini merupakan kegiatan rutin yang dihadiri oleh stakeholder dan perangkat daerah di kab. Sukoharjo guna memberikan pemahaman tentang HAM di masyarakat. 

Dalam paparanya Hawary mengatakan "kegiatan ini sangat baik guna memberikan pemahaman tentang HAM untuk itu senantisa kita harus menjunjung tinggi HAM".ujarnya.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Lebih lanjut, Setiap pelanggaran HAM merupakan HAM akan tetapi tidak semua pelanggaran HAM merupakan pelanggaran hukum.

Dalam paparannya Mulyono mengatakan terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi jawa tengah bahwa yang berhak menerima bantuan hukum sesuai perda yang berlaku salah satunya kelompok rentan.

Baca juga: Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga Wartawan di Bandung Barat

"Prinsip dasar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak dipungut biaya, " Terangnya. 

Rapat dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait seputar HAM dan bantuan hukum. Dengan adanya Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan tema “Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagai salah satu upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia” diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan P5HAM di kabupaten sukoharjo dengan bersinergi antar instansi terkait demi pemahaman dan pemajuan HAM di Jawa Tengah.

(N.Son/Hms)